BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR  26	       TAHUN 2018
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; 
Mengingat :   1.	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 
8.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor );
MEMUTUSKAN :
Menetapkan  : 	PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.	Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Kepala Bappenda adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.	Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat
8.	BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
9.	Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
10.	Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola retribusi jasa usaha. 
11.	Bendahara Penerima adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Unit Kerja Perangkat Daerah.
12.	Bendahara Penerima Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Perangkat Daerah /Unit Kerja Pemungut retribusi daerah.
13.	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14.	Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Pemerintah Daerah, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
16.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Asrama/dan penginapan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan pada tempat penginapan/pesanggrahan/villa/asrama yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
17.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
18.	Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 
19.	Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22.	Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD/STSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Gubernur.
23.	Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24.	Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPAPD adalah surat pembayaran angsuran retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
25.	Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
BAB II
JENIS DAN OBJEK RETRIBUSI JASA USAHA 
Pasal 2
Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
a.	pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 
b.	pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
Pasal 3
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
c.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
d.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; dan
e.	Retribusi Terminal.
Pasal 4
(1)	Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah. 
(2)	Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Pasal 5
(1)	Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 6
(1)	Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. 
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 7
(1)	Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 8 
(1)	Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 9
(1)	Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 
(2)	Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 10
Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu    
Pendaftaran dan Pendataan 
Pasal 11
(1)	Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah dengan menggunakan form model 001.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)	Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
(3)	Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
Pasal 12
(1)	Data Subjek dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan pemutakhiran dalam 1 (satu) periode tertentu.
(2)	Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi dengan Bappenda.
Pasal 13
(1)	Retribusi dipungut oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
(3)	Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)	Bagi Perangkat Daerah /Unit Kerja pemungut Retribusi yang tidak mempunyai Bendaharawan Khusus Penerima dan/atau Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, setiap penerimaan Retribusi dapat langsung disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada BPKAD.  
(5)	Setiap penerimaan retribusi oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan dibukukan dengan menggunakan SSRD.
(6)	Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam .
(7)	Gubernur dapat memberikan toleransi penetapan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pertimbangan daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau  dengan komunikasi dan transportasi. 
(8)	Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappenda dengan batas waktu penyetoran paling lama 2 x 24 jam.
(9)	Bentuk isi formulir SKRD, SSRD dan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan menggunakan form permohonan model 003.Ret untuk SKRD dan form permohonan model 011.Ret bagi SSRD/STSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Penetapan Retribusi 
Pasal 14
Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan :
a.	SKRD; atau
b.	dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 15
(1)	Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
a.	Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan form permohonan model 002.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung  dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sesuai Form 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan 
c.	berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retrbusi menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form model 003.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dengan rincian sebagai berikut :
1.	lembar ke 1 untuk wajib retribusi;
2.	lembar ke 2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi; dan
3.	lembar ke 3 untuk pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
(2)	Dalam hal dilakukan pemeriksaaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek retribusi yang sama.
Pasal 16
SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 17
(1)	Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b antara lain :
a.	karcis;
b.	kupon; atau
c.	kartu langganan.
(2)	Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur melalui Kepala Bappenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
(3)	Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
a.	logo Pemerintah Daerah;
b.	nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi;
c.	nomor dan seri;
d.	nilai nominal;
e.	nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Gubernur yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
f.	kode sebagai alat pengaman.
(4)	Sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bappenda.
(5)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala Bappenda yang memuat paling sedikit :
a.	jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan ;
b.	nilai nominal
c.	nomor dan seri; dan
d.	keterangan lain bila dianggap perlu.
(6)	Bappenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Perangkat Daerah /Unit Kerja Pemungut Retribusi.
Bagian Ketiga
Pembatalan Penetapan
Pasal 18
(1)	Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
(2)	Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD, dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
(3)	Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappenda melakukan koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD dan Biro Hukum, serta Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi, serta dimungkinkan untuk melibatkan Wajib  Retribusi untuk melaksanakan peninjauan lapangan atas objek retribusi yang dimohonkan pembatalannya.
(4)	Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.
(5)	Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Kepala Bappenda disampaikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.
(6)	Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Berita Acara diterima, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD dan selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD.
Bagian Keempat
Pembayaran
Pasal 19
Pembayaran retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD/STSRD sesuai model 011.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, adalah sebagai berikut:
a.	petugas pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi, yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:
1.	lembar ke-1, lembar ke -2, lembar ke-3,  disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi; dan
2.	lembar ke-4 pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi yang bersangkutan sebagai alat kendali pembayaran.
b.	dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
c.	apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
d.	Bank penerima menerima pembayaran retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
1.	lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran ;
2.	lembar ke-2 untuk Bank Penerima/Tempat Penerima Pembayaran; dan 
3.	lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
e.	Bank Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi yang bersangkutan;
f.	Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
g.	dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.
Pasal 20
Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lunas.
Pasal 21
Pembayaran retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.	Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi.
b.	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi;
c.	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d.	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan form SSRD sesuai model 011.Ret. sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
e.	penyetoran hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi paling lama 1(satu) x 24 (dua puluh empat ) jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.
Pasal 22
(1)	Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi terutama yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi dengan menggunakan form model 004.Ret sebagaimana  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)	Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)	Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
(4)	Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Gubernur, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form model 005.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)	Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Gubernur, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan pembayaran angsuran, dengan menggunakan form model 005.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)	Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya SPARD.
(7)	Atas dasar keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan form model 006.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan form model 007.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini terlampir dalam rangkap 4 (empat ) dengan rincian sebagai berikut;
a.	lembar ke -1 dan lembar ke -2, disampaikan ke Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
b.	lembar ke-3 pertinggal pada SKPD/Unit Kerja Pemungut Retribusi sebagai alat kendali pembayaran; dan 
c.	lembar ke -4 diberikan kepada Bappenda.
(9)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh angsuran retribusi.
Pasal 23
(1)	Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi dengan menggunakan form model 008.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)	Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)	Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menyampaikan usulan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan/ penolakan.
(4)	Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan penolakan penundaan pembayaran, dengan menggunakan form model 009.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)	Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disetujui  Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan persetujuan penundaan pembayaran, dengan menggunakan form model 009.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)	Keputusan persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan SKRD.
(7)	Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran dengan menggunakan form model 010.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8)	Wajib Retribusi membayar retribusi terutang dengan menggunakan SKRD ke BPKD melalui Bank Penerima dengan melampirkan  Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran.
(9)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas seluruh ketetapan retribusi.
Pasal 24
Mekanisme penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Penagihan Retribusi
Pasal 25
(1)	Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi wajib :
a.	menyampaikan Surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD, dengan menggunakan form model 014.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
b.	menyampaikan Surat Teguran dengan menggunakan form model 015.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang.
(2)	Wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang  paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)	Penerbitan Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
a.	lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
b.	lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi; dan
c.	lembar ke-3 untuk Bappenda melalui Bidang Retribusi, Pendapatan Lainnya dan Dana Perimbangan.
(4)	Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan form model 016.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, apabila retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
(5)	STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
(6)	Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi  terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Penatausahaan Dan Pelaporan Retribusi
Pasal 26
(1)	Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan jenis dan ruang lingkup retribusi.
(2)	SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit :
a.	nama dan alamat objek retribusi dan subyek retribusi;
b.	nomor dan tanggal SKRD;
c.	tanggal jatuh tempo;
d.	besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
e.	jumlah pembayaran.
(3)	Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
a.	jenis, nomor dan seri;
b.	tanggal pengembalian dari BPKAD;
c.	tanggal penggunaan;
d.	jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
e.	nilai nominal; dan 
f.	stok.
(4)	STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit :
a.	tanggal penerbitan STRD
b.	nomor STRD;
c.	alamat; objek dan subyek retribusi; dan
d.	besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.
Pasal 27
(1)	Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan form modal 017.Ret dan form model 018.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur tentang :
a.	jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut :
1.	nama dan alamat objek retribusi dan subyek retribusi;
2.	jenis retribusi;
3.	nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
4.	tanggal jatuh tempo; dan
5.	besar ketetapan dan sanksi dan jumlah pembayaran.
b.	jumlah uang retribusi yang diterima oleh petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan, yang memuat rincian sebagai berikut :
1.	jenis retribusi;
2.	nomor dan seri serta nilai nominal; dan
3.	jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke BPKAD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
(2)	Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank Penerima tersebut harus melaporkan kepada Kepala BPKAD pada akhir hari kerja bersangkutan.
(3)	Kepala BPKAD dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur tentang uang yang diterima dari bank Penerima.
(4)	Kepala BPKAD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala BPKD dengan tembusan kepala Bappenda.
(5)	Petugas pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi dengan diketahui dan ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retrbusi, menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan  uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala BPKAD paling lama tanggal 10 (sepuluh ) bulan berikutnya.
Bagian Ketujuh
Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Operasional Pemungutan Retribusi
Pasal 28
(1)	Bappenda berfungsi sebagai koordinasi dan pembina tekhnis operasional pemungutan retribusi.
(2)	Koordinasi pemungutan retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)	Pembinaan tekhnis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 
Bagian Kesatu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 29
(1)	Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi dengan menggunakan form model 012.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD/STSRD.
Pasal 30
(1)	Gubernur melalui Kepala Bappenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima harus memberikan keputusan.
(2)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui oleh Gubernur melalui Kepala Bappenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan form model 013.Ret sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 31
(1)	Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bappenda bersama-sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subjek retribusi dan objek retribusi yang dimaksud.
(2)	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan rincian sebagai berikut :
a.	lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
b.	lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi; dan 
c.	lembar ke-3 untuk Bappenda melalui bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya dan Dana Perimbangan.
(3)	 Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, maka kelebihan pembayaran dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut.
Pasal 32
(1)	Dalam hal wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi melakukan proses pembayaran pengembalian dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2)	Dalam hal Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa retribusi berikutnya, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Bappenda.
(3)	Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(4)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pemungut Retribusi memberikan imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.
Bagian Kedua
Keberatan Retribusi
Pasal 33
(1)	Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Gubernur melalui Kepala Bappenda.
(2)	Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD, dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.
(3)	Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappenda menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan .
(4)	Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
(5)	Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 34
(1)	Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam ) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
(2)	Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.
Pasal 35
(1)	Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketetapan retribusi.
(2)	Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat(1) Kepala Bappenda menerbitkan Keputusan Keberatan.
(3)	Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 36
 (1) 	Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) 	Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. 	diterbitkan Surat Teguran; atau
b. 	ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) 	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) 	Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) 	Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 37
(1)	Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a.	Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
b.	permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan :
1.	surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima Surat Teguran dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengelola.
2.	tidak mempunyai utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)	Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Piutang Retribusi setelah permohonan Piutang Retribusi diverifikasi oleh Bappenda.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 38
(1)	Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah. 
(2)	Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 
a.	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang; 
b.	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 
c.	memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)	Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan petugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Badan. 
(4)	Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(5)	Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PENETAPAN TARIF
Bagian Kesatu 
Tata Cara Penghitungan Retribusi 
Pasal 39
(1)	Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 
(2)	Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 
(3)	Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. 
(4)	Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
(5)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. 
(6)	Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
Bagian Kedua 
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi 
Pasal 40
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Pasal 41
(1)	Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)	Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Indeks harga dan perkembangan perekonomian Nasional maupun Daerah.
(3)	Penetapan tarif Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42
(1)	Pengadaan sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan Dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal penerimaan pembayaran retribusi melalui Bank Penerima belum dilaksanakan, penerimaan pembayaran retribusi dapat dilaksanakan melalui Kas Daerah BPKAD.
(3)	Pengendalian terhadap sarana pungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 44
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di  Mataram
pada tanggal  20 Agustus 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
                       ttd.	 
                 H. M. ZAINUL MAJDI
Diundangkan di Mataram
pada tanggal  20 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

	ttd.
   
    H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 26

  Salinan Sesuai dengan Aslinya
        Kepala Biro Hukum

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
      NIP.196512311993031135